"LSM Lekas" Kecam Aksi Premanisme Terhadap Pers

Tweet

Ketua Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) Bogor Raya, Roni Saputra, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas terjadinya aksi premanisme terhadap pers yang kembali terjadi belum lama ini, terutama di Bogor belum lama ini.

"Bila pers kerap dihadapkan dengan aksi premanisme maka pertanda akan matinya kehidupan berdemokrasi di negeri kita, apalagi ini menyangkut ketebukaan informasi publik," kata pria berkumis tipis ini.

Menurutnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna. Meskipun informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dan itu tidak dibenarkan adanya tindakan yang menghalangi aktifitas pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Dia mengaku sangat prihatin dan mengecam pelaku pengeroyokan wartwan Bogor, Jason Sembiring (40), wartawan Harian Umum Lingkar Jabar saat meliput peristiwa terkait sengketa lahan di Desa Warga Jaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Senin (15/10/2012) kemarin.


Keterbukaan Informasi Publik 


Dirinya juga menyoroti keterbukaan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

"Tujuan keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," tambah dia.

Lebih dari tiu, lanjutnya, keterbukaan informasi publik juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Bagi pemerintahan, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga publik menjadi tahu  alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak.