Rencana rehab gedung DPRD Kab. Bogor untuk merenopasi ruang Sidang Paripurna sebesar RP. 5 Milyar pada TA. 2013, menuai kritik dari kalangan anggota DPRD setempat.
Hingga detik akhir
menjelang penyelarasan oleh Badan Anggaran, Rabu (21/11), belum semua Fraksi menyatakan setuju atas usulan anggaran yang dinilai tidak realistis tersebut.
Salah satunya Fraksi PDIP yang tetap menyatakan menolak, "Lebih baik anggaran yang Rp. 5 Milyar tersebut dalokasikan ke sektor lain yang lebih dibutuhkan, diantaranya bangunan sekolah, atau puskesmas pembantu di perbanyak yang masih sangat dibutuhkan rakyat Kab. Bogor ," ujar Edison Hutahean, anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bogor mewakili Fraksi PDIP.
Apalagi Masih kata Edison, sepengamatannya selama ini di Dapil satu saja yang merupakan pusat ibukotanya Kab. Bogor masih banyak sekolah, dan fasilitas umum yang tidak layak. Contohnya SDN Cipayung di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong yang terancam akses jalan sekolahnya ditutup karena tanahnya milik orang lain, dan SDN Nanggewer Tiga, Kel. Nanggewer sekolah seperti kandang ayam.
"Dana Rp. 5 M itu bisa untuk membangun 10 SD dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Edison.
Dia menambahkan, Gedung yang sekarang ini masih layak dan cukup dana pemeliharaan saja, karena dirancang untuk waktu yang panjang.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (Lekas) Pembangunan Bogor Raya, Rony Saputra menilai anggaran untuk rehab gedung atau renovasi ruang paripurna tidak realistis disaat situasi Kab. Bogor masih banyak yang harus dibenahi.
"Bukannya kita tidak setuju terhadap rehab atau renovasi gedung dewan, tapi nilainya harus realistis, kalau anggaran sebesar Rp. 5 Milyar berarti kan anggaran membangun gedung baru, kalau untuk rehab saja saya kira dengan anggaran Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar sudah lebih dari cukup," ujar Rony.
0 komentar:
Posting Komentar